Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022

Jesse Stellani Mofu; Fefri Indra Arza

doi:10.24036/jnka.v3i1.76

Jesse Stellani Mofu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
Fefri Indra Arza Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.24036/jnka.v3i1.76

Keywords: Decentralization, Dependence, Effectiveness, Independence, Government.

Abstract

This study aims to examine the effect of fiscal decentralization (as proxied by regional independence, dependence on central government and effectiveness) and local government performance on financial reporting accountability in local governments in Papua for the 2021-2022 period. This research is a quantitative study using secondary data. The sampling technique used purposive sampling. The number of samples during the study year amounted to 50 data, which were analyzed using the IBM SPSS 25 application. The results showed that fiscal decentralization proxied through regional independence, dependence on central government and effectiveness had no positive effect on financial reporting accountability, but local government performance had a positive effect on financial reporting accountability in Papua in the 2021-2022 period.

References

Ariyadi, Y., Fitrijanti, T., & Rosdini, D. (2019). WTP pada laporan keuangan pemerintah pusat Republik Indonesia: bagaimana meraih dan mempertahankannya. Proceeding of National Conference of Accounting, 1, 57–70. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art6

Akbar, R. (2012). Institutional Isomorphism dalam Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik di Indonesia. Ebnews Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Edisi, 13, 32-34.

BPK Provinsi Papua Barat, 2023. Papua Barat Terima Opini WTP 9 Kali Berturut-Turut dari BPK. Retrivied from https://papuabarat.bpk.go.id/papua-barat-terima-opini-wtp-9-kali-berturut-turut-dari-bpk/

Fitri, M., & Khotimah, H. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Keunis, 10(1), 1-12.

Fontanella, A., Padang, P. N., & Rossieta, H. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Paper Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.

Friyani, R. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Goof Governance, dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi). Jurnal Sains Sosiohumaniora, 1(2), 142–148..

Kementrian Dalam Negeri, https://ppid.kemendagri.go.id, 28 Maret 2024

Kholmi, M. (2011). Akuntabilitas dalam perspektif teori agensi. Journal of Innovation in Business and Economics, 2(02).

Kurniawan Dhani. 2010. Otonomi Daearah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial. Vol 7 No.2..

LP9/Red. (2022, Mei 17). Raih WTP, 3 Kabupaten di Papua Barat dapat "Teguran' BPK. Retrieved from linkpapua.com: https://linkpapua.com/raih-wtp-3-kabupaten-di-papua-barat-dapat-teguran-bpk/

Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE

Moisiu, A. (2013). Decentralizations and The Increased autonomy in Local Governments, Procedia-Social and Behavioral Sciences. pp.459-463

Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 17(2), 176–185. https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.1 76-185

Muafiq, R. R., & Chariri, A. (2023). Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Penyerapan Anggaran, Belanja Modal, Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Kinerja Pemerintah Daerah sebagai Variabel Moderasi. Diponegoro Journal of Accounting, 12(4). Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/41597

Muraiya, & Nadirsyah. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 3(2), 236–253

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Sari, M. A. O. D. P. (2021). Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21(1), 186-193.

Subhan. (2011). Pengaruh Corporate Governance dan Leverage Keuangan Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta

Suryanto, 2010. Menyoal Desentralisasi Fiskal: Mempertanyakan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Diponegoro.

Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM.

Syahruddin, 2006. Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi Yang Konsisten. Skripsi, Universitas Andalas

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Vinda Erryana dan Hendri Setyawan. 2016. Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Indonesia.Vol 5 No.1 Januari 2016.

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 19(1), 17. https://doi.org/10.22146/jkap.7523