Pengaruh Rasio Derajat Disentralisasi, Rasio Kemandirian Keuagan Daerah dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Barat
Abstract
This study aims to determine the extent to which the influence of the degree of decentralization ratio, the ratio of regional financial independence and the SiLPA financing ratio can affect the capital expenditure allocation of district/city governments in West Sumatra. Data analysis used multiple linear regression analysis. Based on partial testing, 1) it is found that the ratio of the degree of decentralization has a significant positive effect on the allocation of capital expenditure in districts/cities in West Sumatra Province. 2) The ratio of regional financial independence has a positive effect on the allocation of capital expenditures in districts/cities of West Sumatra Province. .3) finance in the form of the ratio of SiLPA financing rates has a positive and significant influence on the allocation of capital expenditures in districts/cities in West Sumatra Province.
References
Arsyad, Lincolin. 2015. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kelima. UPP STIM. YKPN. Yogyakarta. Bappenas, 2004.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. 2008. Analisis Investasi Sektor Publik Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM. YKPN.
Halim, Abdul dkk. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik (Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah). Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga. UPP STIM. YKPN. Yogyakarta
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabetaaa
K. Keuangan Republik Indonesia and Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” p. 20, 2017.
N. Sartika, K. Kirmizi, and N. Indrawati, “Analisis Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau,” Sorot, vol. 12, no. 2, p. 121, 2017
Y. Marlianita and S. A. Saleh, “Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi , Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah , Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat,” Indones. Account. Res. J., vol. 1, no. 1, pp. 25–35, 2020,
E. I. Praza, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi,” J. Perspekt. Pembiayaan dan Pembang. Drh., vol. Vol. 4, no. 1, pp. 25–36, 2016,
Irma Novita and Nunung Nurhasanah, “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Periode Tahun Anggaran 2012-2017),” Buana Ilmu, vol. 4, no. 2
V. Demora, “Analisis Derajat Desentralisasi Dan Kemandirian PAD Serta Hubungannya Dengan Produktivitas Belanja Daerah Di Kota Jambi,” e Jurnal Perspekt. Ekon. dan Pembang. Drh., vol. 5, no. Vol 5 No 1 (2016).
D. Kurniawan, U. Nomor, and P. Daerah, “Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal,” vol. VI, no. 23, pp. 129–144, 1999.
S. Huda and Z. Fitriyah, “Model Pemetaan Potensi Daerah Menuju Kemandirian Fiskal Di Jawa Timur,” Neo - Bis, vol. 11, no. 2, pp. 154–174, 2017
R. D. Hardiana, H. Tanuatmodjo, and F. Kurniati, “Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah di Indonesia),” J. Pendidik. Akunt. dan Keuang., vol. 8, no. 2, pp. 197–210, 2020.
A. A. Tiyaningsih, “Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Malang Tahun 2004-2008,” J. Ekon. Pembang., vol. 7, no. 2, p. 85, 2016
V. Demora, “Analisis Derajat Desentralisasi Dan Kemandirian PAD Serta Hubungannya Dengan Produktivitas Belanja Daerah Di Kota Jambi,” e-Jurnal Perspekt. Ekon. dan Pembang. Drh., vol. 5, no. Vol 5 No 1 (2016): e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, pp. 13–20, 2016
Y. Yulitiawati and A. Mustika, “Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Dan Debt Service Coverage Ratio (Dscr) Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013 – 2017,” Jetap, vol. 1, no. 1, pp. 67–79, 2020
Marlina, “Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal, Elastisitas, Efisiensi, dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Aceh,” J. Serambi Ekon. Bisnis, vol. 1, no. 1, pp. 52–58, 2014.
H. Sutjipto, S. C. Suci, and Y. S. Umbara, “Analisis Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia,” Substansi Sumber Artik. Akunt. Audit. dan Keuang. Vokasi, vol. 3, no. 2, p. 104, 2019
E. Pasaribu, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal,” Akuntabilitas, vol. 15, no. 1
K. Andam et al., “Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return on Asset,” J. Chem. Inf. Model., vol. 53, no. November, pp. 1689–1699, 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
1.png)
